Mengapa Pembahasan APBA 2012 Berjalan Alot?

BANDA ACEH – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2012 di DPR Aceh, Banda Aceh, berjalan alot. “Ini bermuara pada eksekutif. Mereka tak menjalankan hasil kesepakatan bersama legislatif saat pembahasan KUA-PPAS,” kata Anggota DPRA Abdullah Saleh kepada wartawan, Selasa (10/1).

Draf RAPBA 2012 yang disusun eksekutif, kata Abdullah Saleh, tak memuat penjabaran program-program yang merupakan saran komisi-komisi di DPRA, padahal telah disepakti sebelumnya. Abdullah Saleh menjelaskan, pada saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada Desember lalu, eksekutif memproyeksikan total pendapatan Aceh tahun 2012 sekitar Rp 7,8 triliun.

Belakangan, seiring bertambahnya transfer pemerintah pusat ke daerah, jumlah penerimaan Aceh mengalami peningkatan mencapai Rp9 triliun. Artinya, kata Abdullah Saleh, ada sekitar Rp 1,2 triliun penambahan pendapatan Aceh tahun 2012.

Hasil kesepakatan bersama, lanjutnya, total itu diperuntukan masing-masing, Rp 300 miliar untuk membiayai pembangunan Highway, Rp210 miliar untuk membiayai program-program saran komisi-komisi (perkomisi Rp30 miliar) dan sisanya digunakan untuk program prioritas pemerintah lainnya. “Sebagian program-program saran komisi-komisi inilah yang belakangan tak diakomodir eksekutif dalam Draf RAPBA 2012,” kata Abdullah Saleh.

Itulah sebabnya, lanjut Abdullah Saleh, DPRA mengembalikan draf tersebut pada eksekutif agar direvisi sesuai kesepakatan awal. “Tapi mereka minta penjelasan materi apa yang perlu direvisi, inikan aneh,” kata Abdullah Saleh.

Menurut Abdullah Saleh, eksekutif semestinya tak perlu menyurati DPRA meminta materi apa yang perlu direvisi. “Lihat saja KUA-PPAS sesuai kesepakatan bersama itu, selesai,” katanya.

Tabiat pemerintah Aceh ini, kata Abdullah Saleh, memang sudah lazim terjadi. “Irwandi (Gubernur Aceh) memang kerap menggunakan kebijakan anggaran untuk menekan dewan,” katanya. “Sudah jamak, diantaranya, apa yang disepakati pada pembahasan 2011 lalu, juga diacak-acaknya secara sepihak.”

Selain itu, kata Abdullah Saleh, program aspirasi tujuh anggota DPRA juga dipenggal oleh Irwandi. Padahal, kata Abdullah Saleh, program aspirasi yang diblack list seluruhnya untuk sarana publik, seperti, pembangunan mesjid, meunasah, pesantren dan asrama mahasiswa. “Mengapa? Jawabannya ada pada Irwandi seorang.

“Kami sudah tanya pada sekda, DPKKA dan Bapedda, tak ada yang bisa jawab.”

 

Sumber: www.atjehpost.com